Bandara untuk Asian Games di Kota Bunga – TANGERANG – PT Angkasa Pura (AP) II menyatakan tiga bandara kelolaannya siap melayani para kontingen dan delegasi negara-negara peserta Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Ketiga bandara itu adalah Bandara Soekarno Hatta (Tangerang), Bandara Husein Sastranegara (Bandung), dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (Palembang). Direktur Teknik dan Operasi AP II Djoko Murjatmodjo menyebutkan, ketiga bandara tersebut secara infrastruktur dan teknis sudah siap melayani pesawat baik yang melakukan penerbangan domestik maupun internasional. Perseroan telah mempersiapkan sejak dini ketiga bandara untuk menyambut kedatangan seluruh atlet, official, delegasi, suporter, jurnalis, dan perangkat lainnya dari 45 negara peserta Asian Games 2018. “Secara umum kesiapan fasilitas di tiga bandar udara sudah siap 95% dan kami sudah mempersiapkan segalanya untuk kedatangan peserta,” ungkap Djoko, Kamis (28/6). Menurut dia, di Bandara Soekarno Hatta, para atlet, official, dan delegasi akan disambut saat tiba di Terminal 2 dan Terminal 3.

Bandara ini telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas transportasi yang mumpuni, antara lain Kereta Api Bandara Soekarno Hatta yang dioperasikan oleh PT Railink sebagai akses dari dan menuju pusat kota Jakarta dan venue Asian Games 2018, ser ta kereta layang atau automated people mover system (APMS) yang memudahkan perpindahan penumpang antara terminal. Di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, lanjut Djoko, dilakukan pengembangan terminal guna peningkatan kenyamanan dan pelayanan bagi pengguna jasa. Kapasitas terminal dapat mengakomodasi pergerakan penumpang sebanyak 4 juta penumpang per tahun, dengan penambahan 43 konter check-in. Di sisi udara, apron juga dipersiapkan untuk dapat menampung hingga 15 unit pesawat agar operasional penerbangan dapat berjalan lancar. Selain itu untuk mempermudah akses dari dan menuju pusat Kota Palembang, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II juga akan diintegrasikan dengan angkutan berbasis rel yakni Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) yang direncanakan rampung Juli 2018. Perseroan juga menyediakan slot promosi Asian Games di bandarabandara kelolaan senilai Rp 160 miliar. Selain mempersiapkan teknis pelayanan ketiga bandara secara optimal, kata Djoko, pihaknya berkomitmen mendukung promosi Asian Games tahun ini di tiga bandara. “Kami dukung promosi branding di bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Total yang diberikan senilai Rp 160 miliar,” kata dia. Djoko menjelaskan, Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) dapat mempromosikan Asian Games 2018 secara gratis melalui billboard, banner, tayangan video, hingga space tempat di bandara.

Dukungan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara AP II dan Inasgoc pada 25 Oktober 2017. Di samping penyiapan fasilitas secara fisik, VP Corporate Communications AP II Yado Yarismano menyebutkan, pihaknya juga memberikan pelayanan digital tambahan yang dapat digunakan melalui aplikasi mobile Indonesia Airports, yakni dalam aplikasi tersebut direncanakan akan terdapat fitur seperti jadwal dan hasil pertandingan, catatan rekor, dan medali. Delapan Bandara Sementara itu, delapan bandar udara dipersiapkan sebagai pengalihan sementara untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan keberadaan pesawat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang saat penyelenggaraan Asian Games 2018. “Untuk mengantisipasi kepadatan kedatangan penumpang yang akan mendarat, maka kita arahkan pesawat dialihkan sementara atau divert ke bandara sekitar Palembang,” kata Eksekutif General Manajer PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Bayuh Iswantoro di Palembang, Kamis. Delapan bandara yang dipersiapkan untuk pengalihan sementara adalah di Batam, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Pangkalpinang, serta Pontianak.

Menurut dia, opsi tersebut merupakan yang terakhir jika memang terjadi kepadatan pesawat di Bandara SMB II, meskipun bandara tersebut mampu menampung 13 pesawat di tempat parkir (apron). Jenis pesawat yang mampu ditampung di bandara itu adalah tujuh pesawat jenis Boeing 737 NG, tiga pesawat Airbus A330, serta tiga pesawat kecil. Bayuh mengatakan, sebelum opsi tersebut dilakukan ada opsi lain yang juga diterapkan yakni pesawat sebelum ke apron akan diberhentikan sementara di taxiway (jalan pesawat menghubungkan apron dengan landasan pacu). Bandara di Palembang tersebut, kata dia, sebenarnya memiliki kapasitas yang sudah besar, dengan memiliki luas terminal 34.000 meter persegi, dengan kapasitas penumpang 3,4 juta orang per tahun. Setiap hari, katanya, rata-rata per hari ada 120-130 pergerakan pesawat di Bandara SMB II oleh 11 maskapai penerbangan dengan 16 rute domestik dan dua rute internasional, serta panjang landasan pacu 3.000 meter x 45 meter.

PT Marga Mandalasakti (MMS) mendukung rencana pembangunan modifikasi simpang susun Cikupa – JAKARTA – PT Marga Mandalasakti (MMS) selaku pengelola jalan Tol Tangerang-Merak mendukung rencana pembangunan modifikasi jalan akses dan simpang susun Cikupa untuk mempermudah pengguna kendaraan menuju Cikupa, Pasar Kemis, dan Kabupaten Tangerang. “Inisiasinya dari Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan PT Alam Sutera Realty Tbk dan CFLD untuk membangun modifikasi akses dan simpang susun Cikupa,” kata Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Krist Ade Sudiyono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (29/6).

Krist menyampaikan, rencana pembangunan ini telah mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kemudian dikoordinasikan dengan PT Marga Mandalasakti. Krist berharap apabila pembangunan ini dapat direalisasikan akan dapat mengurai kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di sekitar Cikupa, sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Banten. “Pembangunan akses ini untuk memudahkan masyarakat menjangkau jaringan jalan nasional,” kata Krist. Kris menyampaikan pembangunan modifikasi akses dan simpang susun Cikupa harus sesuai dengan detailed engineering design (DED) yang telah disahkan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lokasi pembangunannya ada di ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang milik jalan (rumija) pada ruas Tol Tangerang-Merak, tepatnya di KM 31+600

D I Indonesia juga turut berpesta. Antisipasi investor menyambut program pengampunan pajak men dorong masuknya arus dana yang cukup deras ke tengah kemeriahan Lebaran, pasar keuangan di – dalam negeri, sebulan terakhir. Aliran uang yang masuk membuat cadangan devisa Indonesia bertambah menjadi US$ 109,8 miliar per Juni, dari US$ 103,6 miliar sebulan sebelumnya. Indeks harga saham gabungan naik 3,41 persen dalam satu bulan terakhir. Tak mengherankan pula jika kurs rupiah menguat menjadi 13.150 per dolar Amerika Serikat, Kamis pekan lalu. Sebetulnya program pengampunan pajak belum benar-benar bergulir. Petunjuk teknis pelaksanaannya hingga Kamis pekan lalu masih belum siap. Jika baru sentimen yang spekulatif saja sudah membuat pasar begitu bergairah, wajar sekiranya investor mengantisipasi arus dana yang lebih besar lagi.

Tak mengherankan bila investor kini harap-harap cemas, mengambil posisi menunggu sampai aturan main menjadi lebih jelas. Perkara yang sudah terang, kapasitas pasar keuangan di dalam negeri untuk menyerap dana yang mendapatkan pengampunan pajak masih sangat terbatas. Agar tidak membingungkan, perlu kita sedikit melongok bagaimana dana dari program pengampunan pajak ini akan berdampak pada kas pemerintah ataupun ke pasar keuangan. Pertama, dana yang masuk ke anggaran sebagai uang tebusan. Ini langsung menjadi penerimaan negara, pemerintah bisa langsung memanfaatkannya.

Targetnya sampai akhir 2016 adalah Rp 165 triliun. Sulit mencapainya. Katakanlah tarif uang tebusannya rata-rata 4 persen, sekadar memudahkan karena tarifnya beragam, harus ada aset senilai Rp 4.150 triliun yang dilaporkan. Jika target ini tercapai, pemerintah selamat dari krisis anggaran. Jika tak tercapai, pemerintah harus mati-matian memangkas belanja agar tidak melanggar Undang-Undang Sistem Keuangan Negara, yang membatasi defisit bujet tak boleh lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto. Kedua, dana yang direpatriasi. Jelas dana ini bukan milik pemerintah, melainkan tetap harta pemilik uang yang melaporkan asetnya untuk mendapat pengampunan pajak.

Pertanyaannya, dana ini akan masuk ke instrumen investasi apa? Ini pilihan yang tidak mudah dan masing-masing ada batasannya. Jika ingin menggunakan dana ini, pemerintah harus meminjamnya dengan cara menerbitkan obligasi baru. Masalahnya, tambahan utang juga bisa menabrak batas defisit anggaran. Alternatif yang paling mungkin adalah mengarahkan dana ini masuk ke instrumen obligasi terbitan badan usaha milik negara. Cuma, kembali lagi, semua ada kapasitasnya. Tak mungkin BUMN menerbitkan surat utang semaunya, apalagi hingga puluhan triliun rupiah sekaligus, tanpa menimbang nilai asetnya, rasio pendanaan, rencana penggunaan dana, hingga arus kas dan kemampuan pengembaliannya.

BUMN bisa tersedak kebanyakan utang. Apabila dipaksakan, langkah itu bisa membuatnya kolaps. Menimbang berbagai keterbatasan itu, yang lebih mungkin terjadi adalah banyak pemilik aset di luar negeri memilih ikut pengampunan pajak tanpa membawa pulang dananya. Walhasil, dampak pengampunan pajak ke pasar keuangan sepertinya tidak akan berupa tsunami dana raksasa. Tentunya itu semua juga masih bergantung pada rincian aturan yang semestinya segera keluar. Hingga semuanya terbuka tuntas, pasar akan terus terbakar spekulasi panas.

Rencana Pembangunan Pemerintah – T ENGGAT sudah terle cana penggabungan peraturan pemerin tah tentang perenca naan dan pengang garan masih terka tung-katung. Hingga 13 Juli 2016 wati, ren- – – – – pekan lalu, belum ada lagi pertemuan lanjutan sejak cuti bersama Idul Fitri dua pekan lalu. Padahal, menurut rapat koordinasi perekonomian terbatas pada 6 Juni 2016, telah disepakati revisi dua peraturan pemerintah akan dirampungkan dalam satu bulan, yang jatuh pada Rabu pekan lalu. Revisi yang dimaksud adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dua aturan yang masing-masing menjadi acuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan itu dituding sebagai biang kerok ruwetnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ”Sedang dalam proses revisi. Setelah pertemuan tiga menteri, belum ada pertemuan lagi,” kata Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadia Wati kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Pertemuan tiga menteri melibatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurut Diani, pertemuan di level pejabat eselon terakhir kali dilakukan sepekan sebelum Lebaran. Sekarang tinggal dilanjutkan komunikasi pimpinan level satu kementerian dan lembaga itu. Menteri Sofyan Djalil mengakui revisi dan penggabungan PP 40 dan PP 90 tertunda. Penyebabnya sulit membuat jadwal pembahasan pada pekan lalu. ”Pak Menko kesibukannya luar biasa, rapat koordinasi tiap hari pagi sampai sore, belum lagi rapat terbatas dan lain-lain,” ujar Sofyan. ”Nanti saya cek lagi,” kata Darmin, Rabu malam pekan lalu. Penggabungan dua aturan itu ditunggutunggu Bappenas. Mereka berharap terjadi sinkronisasi perundangan, sehingga Bappenas memiliki payung hukum yang kuat untuk tidak hanya menyusun perencanaan, tapi juga mengawal hingga penyusunan anggaran dan mengevaluasi pelaksanaannya. ”Supaya perencanaan dan penganggaran jadi satu kesatuan,” kata Basah Hernowo, Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas.

Kota-Bunga.net S ERETNYA membuat defisit anggaran ter ancam menganga. Meski Un dang-Undang Pengampunan Pa penerimaan negara- — jak (tax amnesty) sudah diteken Dewan Perwakilan Rakyat, ancaman defisit tak berkurang. Inilah yang membuat pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menaikkan batas defisit. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menimang-nimang pilihan antara memangkas belanja dan mengubah aturan mengenai defisit anggaran. Mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, defisit dibatasi maksimal tiga persen. ”Kalau memotong (belanja), pertumbuhan yang berisiko. Kalau defisit dinaikkan, risikonya undang-undang,” katanya kepada Tempo, tiga pekan lalu. Seorang pejabat tinggi di pemerintahan mengatakan wacana menyiapkan perpu muncul karena khawatir tambahan penerimaan negara dari tax amnesty yang dipatok Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak tercapai. Penerimaan tersebut berasal dari tebusan atas harta warga negara Indonesia yang mendeklarasikan kekayaannya dan atas repatriasi dana milik WNI yang sebelumnya diparkir di luar negeri. Dari skenario pengampunan pajak, Kementerian Keuangan optimistis bisa mengantongi penerimaan ekstra sebesar Rp 165 triliun. Target ini sudah dikunci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Inilah yang menurut pejabat tinggi tadi diragukan bisa tercapai. ”Hanya Tuhan dan Pak Bambang yang tahu angka tersebut dari mana,” ujarnya. Pesimisme juga datang dari Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi kebijakan tax amnesty hanya akan mendatangkan penerimaan tambahan sekitar Rp 53 triliun. Tapi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan Rp 165 triliun bukan angka asal. Jumlah tersebut dihitung dari tarif tebusan 4 persen terhadap kekayaan yang dideklarasikan, yang diprediksi mencapai Rp 4000 triliun, dan tarif 2 persen atas dana WNI di luar yang kembali ke dalam negeri sekitar Rp 1.000 triliun. ”Data ini didapat, salah satunya, dari negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation & Development,” ucapnya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Dengan penerimaan tambahan Rp 165 triliun dari pengampunan pajak, defisit anggaran diperkirakan 2,35 persen. Masalahnya, kalau penerimaan negara dari tax amnesty tidak mencapai target, defisit bisa melonjak lebih tinggi dari 2,35 persen. Seorang pejabat di lingkaran Istana mengatakan defisit akan semakin lebar jika penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak bisa mencapai pertumbuhan yang diprediksi, yaitu 12 persen. ”Bisa lebih dari 2,3 persen bahkan tembus 3 persen,” katanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan defisit inilah pemerintah menyiapkan aturan yang mengubah batas atas defisit menjadi lebih dari 3 persen. Maka pemerintah tidak perlu memangkas belanja negara jika pendapatan tak memenuhi target.

”Belanja tidak dipangkas karena akan mengerek pertumbuhan,” ujar Kalla. Menurut Kalla, mengubah aturan lebih kecil risikonya ketimbang memangkas belanja, yang pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan. ”Dengan mengubah undang-undang, sudah tidak melanggar, mudah-mudahan tidak ditolak DPR,” katanya. Seorang pejabat tinggi di pemerintahan mengatakan yang dihadapi ketika akan menerbitkan perpu adalah risiko politik. Risiko itu akan muncul jika defisit sudah lebih dari 3 persen tapi ekonomi tetap lesu. Itu sebabnya rencana penerbitan perpu tidak diekspos. ”Kalau diekspos membuat kekhawatiran macam-macam,” ujarnya. Kasak-kusuk penyiapan perpu ini bahkan tidak diketahui pejabat yang berwenang menangani fiskal negara. ”Kami tidak tahu soal perpu,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Lagi pula, menurut Suahasil, mereka optimistis target penerimaan negara bisa tercapai dengan skenario pengampunan pajak dan defisit anggaran akan terjaga di bawah 3 persen.