Indonesia Defisit Anggaran

Kota-Bunga.net S ERETNYA membuat defisit anggaran ter ancam menganga. Meski Un dang-Undang Pengampunan Pa penerimaan negara- — jak (tax amnesty) sudah diteken Dewan Perwakilan Rakyat, ancaman defisit tak berkurang. Inilah yang membuat pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menaikkan batas defisit. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menimang-nimang pilihan antara memangkas belanja dan mengubah aturan mengenai defisit anggaran. Mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, defisit dibatasi maksimal tiga persen. ”Kalau memotong (belanja), pertumbuhan yang berisiko. Kalau defisit dinaikkan, risikonya undang-undang,” katanya kepada Tempo, tiga pekan lalu. Seorang pejabat tinggi di pemerintahan mengatakan wacana menyiapkan perpu muncul karena khawatir tambahan penerimaan negara dari tax amnesty yang dipatok Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak tercapai. Penerimaan tersebut berasal dari tebusan atas harta warga negara Indonesia yang mendeklarasikan kekayaannya dan atas repatriasi dana milik WNI yang sebelumnya diparkir di luar negeri. Dari skenario pengampunan pajak, Kementerian Keuangan optimistis bisa mengantongi penerimaan ekstra sebesar Rp 165 triliun. Target ini sudah dikunci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Inilah yang menurut pejabat tinggi tadi diragukan bisa tercapai. ”Hanya Tuhan dan Pak Bambang yang tahu angka tersebut dari mana,” ujarnya. Pesimisme juga datang dari Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi kebijakan tax amnesty hanya akan mendatangkan penerimaan tambahan sekitar Rp 53 triliun. Tapi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan Rp 165 triliun bukan angka asal. Jumlah tersebut dihitung dari tarif tebusan 4 persen terhadap kekayaan yang dideklarasikan, yang diprediksi mencapai Rp 4000 triliun, dan tarif 2 persen atas dana WNI di luar yang kembali ke dalam negeri sekitar Rp 1.000 triliun. ”Data ini didapat, salah satunya, dari negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation & Development,” ucapnya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Dengan penerimaan tambahan Rp 165 triliun dari pengampunan pajak, defisit anggaran diperkirakan 2,35 persen. Masalahnya, kalau penerimaan negara dari tax amnesty tidak mencapai target, defisit bisa melonjak lebih tinggi dari 2,35 persen. Seorang pejabat di lingkaran Istana mengatakan defisit akan semakin lebar jika penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak bisa mencapai pertumbuhan yang diprediksi, yaitu 12 persen. ”Bisa lebih dari 2,3 persen bahkan tembus 3 persen,” katanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan defisit inilah pemerintah menyiapkan aturan yang mengubah batas atas defisit menjadi lebih dari 3 persen. Maka pemerintah tidak perlu memangkas belanja negara jika pendapatan tak memenuhi target.

”Belanja tidak dipangkas karena akan mengerek pertumbuhan,” ujar Kalla. Menurut Kalla, mengubah aturan lebih kecil risikonya ketimbang memangkas belanja, yang pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan. ”Dengan mengubah undang-undang, sudah tidak melanggar, mudah-mudahan tidak ditolak DPR,” katanya. Seorang pejabat tinggi di pemerintahan mengatakan yang dihadapi ketika akan menerbitkan perpu adalah risiko politik. Risiko itu akan muncul jika defisit sudah lebih dari 3 persen tapi ekonomi tetap lesu. Itu sebabnya rencana penerbitan perpu tidak diekspos. ”Kalau diekspos membuat kekhawatiran macam-macam,” ujarnya. Kasak-kusuk penyiapan perpu ini bahkan tidak diketahui pejabat yang berwenang menangani fiskal negara. ”Kami tidak tahu soal perpu,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Lagi pula, menurut Suahasil, mereka optimistis target penerimaan negara bisa tercapai dengan skenario pengampunan pajak dan defisit anggaran akan terjaga di bawah 3 persen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *